Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Pemerintah

Diposting pada
Loading...
Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Pemerintah
5 (100%) 1 vote

Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Pemerintah

Berdasarkan
Pasal 5 ayat (I) UUD 1945, Presiden mempunyai hak untuk mengajukan RUU kepada
DPR. Adapun tata cara persiapannya dituangkan dalam Keppres No. 188 tahun 1998
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Tujuannya adalah untuk
Iebih meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada
umumnya dan peningkatan hash guna dalam penyimpan RUU pada khususnya.

Prakarsa Penyusunan RUU

  1. Menteri
    atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat mengambil prakarsa
    penyusunan RUU untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
  2. Prakarsa
    tersebut wajib diinintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden dengan
    disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengatu ran yang meliputi:
    (i) latar
    belakang dan tujuan penyusunan;
    (ii) sasaran
    yang ingin diwujudkan;
    (iii)
    pokok-pokok pikiran, Iingkup atau objek yang akan diatur;
    (iv)
    jangkauan dan arah pengaturan.
  3. Menteri
    atau pimpinan Lembaga pemrakarsa tersebut wajib mengkonsultasikan terlebih
    dahulu konsep tersebut kepada Menteri Kehakiman serta pimpinan Lembaga lain
    yang terkait, dalam rangka pengharmonian, pembulatan, dan pemantapan.
  4. Menteri
    atau pimpinan Lembaga pemrakarsa dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan
    akadeinik mengenai RUU yang akan disusun bersama Departemen Kehakiman dan
    pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan atau pihak ketiga yang
    mempunyai keahlian untuk tu.
  5. Selanjutnya, Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa secara resmi mengajukan
    perm intaan persetujuan prakarsa penyusunan RUU kepada Presiden.
  6. Persetujuan Presiden terhadap prakarsa tersebut diberitahukan secara tertulis
    oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa
    dengan tembusan Menteri Kehakiman.

Panitia Antar-Depar-temen dan Lembaga

  • Berdasarkan persetujuan prakarsa, Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa
    membentuk Pan itia Antardepartemen dan Lembaga yang diketuah pejabat yang
    ditunjuknya.
  • Kepala
    Biro Hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang
    perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga pemrakarsa. secara fungsional
    bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antardepartemen.
  • Kegiatan
    Penitia Antardepartemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang
    bersifat prinsip, sedangkan kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Hukum
    atau satuan kerja. Kemudian hasil
    perumusannya disampaikan kepada Panitia Antardepartemen untuk diteliti
    kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.
  • Selanjutnya Ketua Panitia Antardepartemen secara berkala melaporkan
    perkembangan penyusunan RUU kepada Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa
    dengan disertai penjelasan secukupnya.

Konsultasi RUU

  1. Menteri
    atau pimpinan Lembaga pemrakarsa menyampaikan RUU yang dihasilkan Panitia
    kepada Menteri Kehakiman dan Menteri atau pimpinan Lembaga Iainnya yang
    terkait, untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.
  2. Menteri
    Kehakiman membantu mengolah seluruh bersama-sama dengan pendapat dan
    pertimbangannya
  3. Apabila
    RUU tersebut telah memperoleh kesepakatan dan tidak mengandung permasalahan
    yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum,
    atau pertahanan keamanan,
  4. Menteri atau
    pimpinan Lembaga pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden, dan
    selanjutnya Menteri Sekretaris Negara mempersiapkan Amanat Presiden bagi
    penyampaiannya kepada pimpinan DPR.
Proses
penyampaian RUU dan Pemerintah kepada DPR, yaitu sebagai berikut:
  • RUU beserta
    penjelasan/keterangan dan/atau naskah akadeinis yang berasal dan Pemerintah
    disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden
    dengan menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan
    pembahasan RUU tersebut.
  • Dalam
    Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh pimpinan DPR, ketua rapat
    memberitahukan kepada anggota tentang masuknya RUU tersebut, kemudian
    membagikannya kepada seluruh anggota.
  • Pimpinan
    DPR menyampaikan RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akadeinis
    dan pengusul kepada media massa dan Kantor Berita Nasional untuk disiarkan
    kepada masyarakat.
  • RUU yang
    berasal dan Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat
    berakhir.
Sumber Pustaka: Yudhistira
Loading...