Pengertian Hukum Acara Pidana Beserta Asas-Asasnya

Diposting pada
Loading...
Pengertian Hukum Acara Pidana Beserta Asas-Asasnya
5 (100%) 1 vote

Pengertian Hukum Acara Pidana

Untuk
memproses perkara dalam peradilan umum diperlukan hukum acara (hukum forinil).
f-Iukum acara pidana diperlukan untuk memproses perkara pidana. Hukum acara
pidana adalah perangkat hukum yang mengatur tentang tata cara menyidik,
menuntut, dan mengadili pelanggaran hukum pidana (materiil).
Perkara
pidana dapat muncul bila seseorang melakukan tindak pidana atau delik. Delik
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan
hukuman pidana bagi yang melanggarnya. Delik pidana merupakan tindakan melawan
hukum dan merugikan masyarakat.

Loading...
Menurut
prinsip-prinsip umum KUHP, delik hukum ada dua yaitu kejahatan dan pelanggaran.
Kejaha tan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang
sebagai tindak pidana, tapi telah dirasa sebagai perbuatan melawan hukum. Inisalnya
penghinaan, penipuan, penggelapan, pembunuhan, pencurian, makar atau
memberontak, dan memalsukan mata uang.
Sedangkan
pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah
ada peraturan yang mengaturnya. Inisalnya, mengganggu ketertiban umum, mengendarai
sepeda motor tidak mengenakan helm, dan tidak melengkapi surat-surat saat
mengendarai motor.

Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Agar mampu menjamin dan melindungi hak-hak warga negara,
maka para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan
pada asas-asas hukum pidana berikut.

  1.  Perlakuan
    yang sama atas din seseorang di muka hukum dengan tidak ada pembedaan
    perlakuan.
  2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya berlaku berdasar
    perintah tertulis dan pejabat yang diberi wewenang menurut undang-undang.
  3. Asas
    praduga tak bersalah (presumtion of innocent ) artinya orang yang disangka,
    ditangkap, dan diproses di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada
    keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya.
  4. Asas
    legalitas artinya penuntut umum wajib menuntut tindak pidana delik hukum sesuai
    dengan peraturan hukum yang berlaku.
  5. Sidang
    pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali diatur lain dalam undang-undan
  6. Asas
    cepat, sederhana, dan biaya ringan.
  7. Asas
    oportunitas artinya penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang
    melakukantindak pidana delik hukum bila menurut pertimbangannya justru akan merugikan
    kepentingan negara.
  8. Kesempatan memperoleh bantuan hukum.
  9. Asas
    adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi yang ditangkap, ditahan, dan diadili
    tanpa berdasar undang-undang atau kesalahan tangkap atau mengadili.
  10. Pengadilan memeriksa perkara pidana atas kehadiran terdakwa.
Sumber Pustaka: Yudhistira
    Loading...